Ada 2.086 Hektare Lahan Belum Clear, Pembangunan IKN Bisa Terhambat?
MedanWow.id – Beberapa waktu lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum clear atau belum bebas. Hal ini karena masih ada beberapa area lahan yang dihuni masyarakat.
“Tentu kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektare, yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Apabila masih ada lahan yang belum bebas atau belum clear, apakah dapat menghambat pembangunan IKN?
Menjawab hal tersebut, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis H. Sumadilaga menyebut pembangunan infrastruktur di IKN bisa saja terhambat apabila tanah yang akan digunakan belum bebas.
“Ya memang kalau dalam pembangunan infrastruktur, kalau memang tanahnya belum tersedia ya pasti mengurangi kecepatan penyelesaian, itu pasti,” katanya di kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/4/2024).
Ia pun menyebutkan sejumlah titik lahan yang masih dihuni oleh masyarakat. Misalnya seperti lahan yang akan dijadikan pengendali banjir di Sepaku.
“Kalau yang saya ingat misalnya untuk pengendalian banjir, Sepaku itu ada tanahnya sekitar 2,5 hektare, kemudian untuk tol 6A 6B ya itu juga masih belum (bebas), kemudian ada akses ke arah jalan masjid juga belum, itu bagian yang 2.000 (hektare) itu,” ungkapnya.
Ia menuturkan saat ini lahan-lahan tersebut masih dalam upaya pembebasan. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk pembebasan lahan seperti penegasan pemilikan lahan, apakah lahan milik negara atau milik masyarakat. Lalu ada juga ganti rugi yang dilakukan sesuai dengan peraturan Presiden terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) statusnya masih belum clear atau belum bebas. Hal ini disampaikan usai rapat internal terkait pembangunan IKN bersama Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (24/4/2024).
“Tentu kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektare, yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari detikNews.
Walau demikian, pria yang akrab disapa AHY ini mengungkapkan bahwa tidak semua lahan itu menjadi prioritas. Lahan yang menjadi prioritas adalah lokasi yang menjadi tempat pengendali banjir dan menjadi ruas jalan tol.
“Yang pertama adalah pengendali di lokasi pengendali banjir Sepaku, itu luasannya kurang lebih 2,75 hektare, ada kurang lebih 22 bidang tanah. Dan yang kedua itu di lokasi yang akan dilewati atau jadi pembangunan jalan tol pada segmen 6A dan 6B itu kurang lebih luasannya 44,6 hektare atau kurang lebih 48 bidang tanah,” paparnya.
AHY mengatakan, lahan yang belum clear atau masih belum bebas itu terjadi karena masih ada masyarakat yang tinggal di sana.
“Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya. Di sinilah tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden nanti bisa dijelaskan lebih rinci oleh Kepala Otoritas IKN,” ucap AHY.
(mw/ds)
