Jokowi Bicara Krisis Pupuk Bisa Bikin 2023 Suram di KTT G20
Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) mengaku mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk di Indonesia demi menjaga stabilitas harga pangan nasional. Hal ini menjawab pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka KTT G20.
“Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Jokowi untuk memperkuat industri pupuk, Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Rabu (16/11/2022).
PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai holding BUMN pupuk memiliki lima perusahaan produsen pupuk yang tersebar di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, yakni PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Petrokimia Gresik.
Kelima perusahaan tersebut dapat menghasilkan total 14.012.500 ton pupuk per tahun yang terdiri dari NPK, SP-36, UREA, ZA, dan ZK, serta menghasilkan produk non pupuk seperti Amoniak, Asam Fosfat, Asam Sulfat yang berjumlah total 8.694.000 ton per tahun.
Berdasarkan data terbaru per 15 November 2022, stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis Urea dan NPK saat ini tercatat 720.552 ton dengan rincian pupuk Urea 437.770 ton dan pupuk NPK 282.782 ton.
Pupuk bersubsidi ini siap didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Untuk memastikan penyaluran, Pupuk Indonesia didukung dengan fasilitas distribusi yang lengkap. Fasilitas ini terdiri dari 3 unit pengantongan pupuk (UPP) di Semarang, Cilacap, dan Banyuwangi, 9 unit Distribution Center (DC) di Makassar (3 unit), Medan (2 unit), Dumai, Surabaya, Celukan Bawang, dan Lembar. Kemudian 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, serta memiliki jaringan 1.100 lebih distributor dan 28.000 lebih kios resmi.
“Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi. Namun, program pupuk non subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga,” lanjut Erick.
Sebelumnya, dalam Pembukaan KTT G20, Jokowi menyampaikan masalah kelangkaan pupuk yang tidak boleh disepelekan karena bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dunia khususnya ketahanan pangan. Pasalnya, kelangkaan pupuk dapat menyebabkan gagal panen di sektor pertanian yang dapat berimbas pada ketersediaan pangan dunia.
“Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dengan harga terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram,” tegas Jokowi.
(mw/ka)
