MedanWow.id,- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih adanya praktik kotor yang membayangi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui kanal aduan publik “Lapor Pak Purbaya”, ia menerima sejumlah laporan dugaan pemerasan terhadap wajib pajak dengan modus mencari-cari kesalahan perusahaan yang sebenarnya patuh terhadap aturan.

Salah satu laporan datang dari Semarang, di mana seorang pelapor mengaku diminta membayar Rp300 juta oleh oknum pajak agar tidak “dibuat salah”. Sementara itu, di Karawang, Jawa Barat, seorang pengusaha mengaku dipersulit saat mengurus pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan diarahkan menggunakan “jalur dalam” dengan biaya Rp10 juta.

Menanggapi hal ini, Purbaya mengaku geram dan langsung memerintahkan tim internal untuk menindaklanjuti dua kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini mencederai upaya reformasi birokrasi yang sedang digencarkan oleh Kementerian Keuangan.

Sejak diluncurkan pada 15 Oktober 2025, kanal Lapor Pak Purbaya telah menerima lebih dari 28 ribu pesan. Dari jumlah itu, sekitar 14 ribu laporan telah diverifikasi dan 437 di antaranya sudah ditindaklanjuti. Menariknya, kali ini aduan yang masuk terkait DJP melampaui jumlah laporan terhadap Direktorat Bea dan Cukai menunjukkan bahwa pembenahan sektor perpajakan masih menghadapi tantangan besar.

“Masih ada pekerjaan rumah besar dalam pembenahan internal,” ujar Purbaya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus pemerasan berkedok klarifikasi, sebab sebagian pelapor mengaku takut dihubungi kembali oleh pihak tak bertanggung jawab (mw/fan)

Baca Juga

Dukcapil: Warga Harus Cetak Ulang e-KTP Saat DKI Berubah Jadi DKJ 400 Hektare Sawah Padi di Pandeglang Gagal Panen Imbas Kekeringan Mahfud MD Buka Suara: Pemilu Telah Selesai, Kita Tak Boleh Lelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara