Pemko Sabang Desak UNHCR Pindahkan Rohingya dari Pulau Weh
MedanWow.id – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sabang mendesak pihak UNHCR untuk segera memindahkan pengungsi Rohingya dari tempat penampungan sementara di wilayah itu.
Hal tersebut disebabkan penolakan keras dari seluruh masyarakat Sabang pasca kedatangan pengungsi Rohingya gelombang kedua yang berjumlah 139 orang pada Sabtu (2/12) di pantai Tapak Gajah, Desa Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kota Sabang, Ady Akmal, mengatakan penolakan warga terhadap pengungsi Rohingya sudah semakin meluas. Mereka mengkhawatirkan gesekan bisa terjadi jika tidak dipindahkan.
“Kami sudah melakukan rapat yang cukup alot, jadi Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya ke luar kota Sabang,” kata Ady Akmal, Selasa (5/12).
Alasan pemindahan harus dilakukan, kata dia, karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini, semakin banyak menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya.
“Intinya kami tidak ingin terjadi hal-hal di luar kendali, jadi sebaiknya pihak UNHCR segera memindahkan mereka ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya,” kata dia.
Sebelumnya, sejak Senin (4/12) kemarin warga kota Sabang ramai-ramai mendatangi Kantor Wali Kota setempat untuk menuntut pemerintah dan UNHCR memindahkan pengungsi Rohingya dari Pulau Weh.
Mereka menolak karena pengungsi Rohingya tersebut bersikap kurang baik dan tidak mengindahkan aturan di daerah itu.
Bahkan warga yang pitam merobohkan tenda pengungsi di kawasan Balohan dan mengantar Rohingya itu ke depan Kantor Wali Kota menggunakan truk.
Pemerintah pusat, diwakili Menko Polhukam Mahfud MD, juga membahas permasalahan tersebut. Mahfud memimpin rapat untuk mencari solusi atas gelombang baru kedatangan para imigran Rohingya di Aceh baru-baru ini.
Namun, Mahfud mengakui belum ada solusi yang diputuskan terkait itu. Menurut dia, pemerintah tetap akan mempertimbangkan dua aspek dalam hal itu, yakni logistik dan kemanusiaan.
“Kami sedang mencari jalan keluar tentang ini. Satu mengenai kebutuhan domestik kita Indonesia di mana pun. Kedua juga mengenai kemanusiaan,” kata Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).
(mw/ds)
